• peta hukum laut indonesiamil

Me.. HUKUM LAUT RINGKASAN Lintas Di Perairan Indonesia

Djalal berpendapat bahwa pelaksanaan lintas alur laut pelayaran harus dilaksanakan berdasarkan hukum laut internasional dan tidak hanya berdasarkan losc karena ketiadaan ketentuan yang mengatur hukum laut internasional mengenai pengaturan lintas.penentuan alur laut kepulauan adalah hak Negara kepulauan akan tetapi konsultasi dengan Negara pengguna dan organisasi internasional sangat

Get Price

PEMBAGIAN ZONA MARITIM MENURUT UNCLOS 1982 IKAN DAN LAUT

Sep 24, 2019 · Pranata hukum laut іnі baru muncul sekitar tahun 1970-an dan selanjutnya dituangkan dі dalam Bab V Pasal 55-77 UNCLOS 1982. United Kingdom Hdrographic Office (UKHO) mengungkapkan bаhwа sebanyak 113 negara pantai telah mengklaim ZEE dеngаn luas total 48,1 juta mil persegi atau seatra dеngаn 3,4 persen dаrі luas total permukaan laut

Get Price

Negara kepulauan Wikipedia bahasa Indonesia

Negara Kepulauan (bahasa Inggris "archipelagic State) adalah hasil keputusan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang berarti suatu Negara yang seluruhnya terdiri dari satu gugus besar atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain, dalam Bab IV Konvensi ini menentukan pula bahwa gugusan kepulauan berarti suatu gugusan pulau-pulau termasuk bagian pulau, perairan

Get Price

Menko Maritim Mendesak, Indonesia Butuh Peta Laut dan

Karena kalau kita tidak punya peta laut, jika ada kejadian seperti ada kapal yang menabrak karang, mereka pasti akan bertanya tentang peta laut.," ujar Menko Luhut pada Kuliah Umum di Fakultas Hukum

Get Price
[]

KAJIAN PENGAWASAN LALU LINTAS LAUT DI INDONESIA A.

Laut (Bakamla) sebagai satu-satunya penegak hukum di laut dengan segala bentuk dan caranya, dengan konsep pengaturan 1. Satu-satunya instansi penegak hukum di laut, sehingga seluruh kewenangan instansi lain di laut dialihkan 2. Melaksanakan kewenangan pengawasan dan penindakan di laut sampai penyelidikan awal 3.

Get Price
[]

BUKU HUKUM MARITIM SEMESTER 2

laut publik maupun Hukum laut perdata ( lahir dari perjanjian Internasional ) b. Undang undang nomor 4 tahun 1960 tentang wilayah laut Teritorial dan lingkungan maritime 1939, diamendir dengan undang undang No.17 tahun 1985 tentang konvensi Hukum Laut International.

Get Price

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut

1. Laut lepas terbuka untuk semua Negara, baik Negara pantai atau tidak berpantai. Kebebasan laut lepas, dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam Konvensi ini dan ketentuan lain hukum internasional. Kebebasan laut lepas itu meliputi, inter alia, baik untuk Negara pantai atau Negara tidak berpantai (a) kebebasan berlayar;

Get Price

Arda Annafi Saputra, S.H SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM LAUT

Dari segi sejarah Hukum Laut Internasional sendiri, Hukum Laut Internasional telah mengalami sejarah cukup panjang. Yaitu keberadaan hukum laut internasional sampai pada waktu sebelum didirikan Perserikatan Bangsa- Bangsa (United Nations) hanya merupakan penjelmaan Negara- Negara maritime besar di Dunia Eropa waktu itu dengan lahirnya doktrin "mare liberum" (laut bebas) yang dicetuskan

Get Price

Letak Wilayah Indonesia Pengertian, Batas, Pengaruh, Kondisi

Letak Wilayah Indonesia Batas-batas wilayah laut dan darat negra republik Indonesia Luas wiayah Indonesia secara keseluruhan adalah 9.790.754 km2. Luas itu terdiri atas daratan 1.890.754 km2 dan

Get Price

Letak Wilayah Indonesia Pengertian, Batas, Pengaruh, Kondisi

Letak Wilayah Indonesia Batas-batas wilayah laut dan darat negra republik Indonesia Luas wiayah Indonesia secara keseluruhan adalah 9.790.754 km2. Luas itu terdiri atas daratan 1.890.754 km2 dan luas perairan 7.900.000

Get Price

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut

Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. Konvensi disimpulkan pada tahun 1982, menggantikan perjanjian internasional mengenai laut

Get Price

Letak Geografis Indonesia Batas, Garis, Pengaruh Dan

Letak Geografis Indonesia Batas, Garis, Pengaruh Dan Dampaknya Dosenpendidikan.Com Letak geografi Indonesia dan letak astronomis Indonesia adalah posisi negara Indonesia yang didefinisikan terhadap batasan-batasan yang mengelilingi Indonesia. Negara kita memiliki sejumlah pulau yang tersusun dari sabang sampai merauke.

Get Price

Sejarah Perkembangan Hukum Laut Indonesia ~ Handar

Nov 23, 2016 · Hal ini dimaksudkan untuk mengakomodasi perkembangan hukum laut yang selain diwarnai dengan berlangsungnya Konferensi PBB mengenai hukum laut III (UNCLOS III) yang pada waktu itu sudah menghasilkan rancangan konvensi hukum laut baru (Draft Convention on the Law of the Sea) yang di dalamnya memuat pengaturan hukum tentang zona ekonomi eksklusif

Get Price

Hukum Laut Internasional "Laut Teritorial" mylawuskblog

Mar 18, 2013 · Secara konseptual, laut teritorial merupakan perluasan dari wilayah teritorial darat. Sejak Konferensi Den Haag 1930 kemudian Konferensi Hukum Laut 1958, negara-negara pantai mendukung rencana untuk konsep laut teritorial ditetapkan dalam doktrin hukum laut. Kemudian ketentuan laut teritorial dikodifikasikan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS).

Get Price

Batas Laut Berubah, Ini Peta Terbaru Wilayah Indonesia

Peta baru ini berisi batas laut teritorial berbeda dengan peta sebelumnya karena adanya sejumlah perjanjian baru. Dream Pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman resmi meluncurkan peta batas wilayah Indonesia yang terkini.Peta baru ini mengandung perbedaan batas wilayah laut dengan peta

Get Price

Luhut Indonesia Butuh Peta Laut dan Ahli Hukum Laut

Nov 04, 2017 · BANDUNG, JITUNEWS.COM Menko bidang Kemaritiman, Luhut B.Pandjaitan mengatakan ahli hukum laut dan peta laut atau kemaritiman Indonesia sangat dibutuhkan saat ini untuk mengatasi berbagai masalah hukum kemaritiman di Indonesia, negara yang luas lautnya lebih luas dari luas daratan. "Saat baru bertugas di Kemenko Kemaritiman saya baru menyadari betapa luasnya laut

Get Price

Territoriale Zee en Marietieme Kringen Ordonantie (TZMKO

Apr 17, 2012 · Dimana dalam koperensi PBB III tersebut melahirkan konvensi Hukum Laut Baru yang diberi nama United Nations Convention on Law of The Sea atau yang disebut pula dengan nama lain Konvensi Hukum Laut 1982. Berkaitan dengan Konvensi Hukum laut 1982 itu Atje Misbach Muhjiddin mengemukakan, bahwa lahirnya Konvensi Hukum Laut 1982 dimana Konsepsi

Get Price
[]

POTENSI, PRODUKSI SUMBERDAYA IKAN DI PERAIRAN LAUT

Berdasarkan konvensi hukum laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS), perairan dibagi dalam beberapa zona seperti gambar di bawah. Gambar 2.1 Pembagian zona perairan . 4 Sebagai negara kepulauan, Indonesia memliki hak terhadap sumber daya alam laut. Pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan konvensi hukum laut (UNCLOS) 1982

Get Price

Tegakkan Hukum Laut, Indonesia akan Luncurkan Kebijakan

GDN Online, Jakarta Pemerintah Indonesia akan segera meluncurkan Kebijakan Satu Peta pada Agustus 2018. Kebijakan Satu Peta ini bertujuan untuk penegakan hukum laut. Hal itu disampaikan

Get Price

HUKUM LAUT DAN PERATURAN INTERNASIONAL

Hukum Laut Internasional adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur hak dan kewenangan suatu negara atas kawasan laut yang berada dibawah yurisdiksi nasionalnya (national jurisdiction). Hukum

Get Price

law faculty hukum laut teritorial

Mar 11, 2011 · Peta Wilayah Laut Teritorial Indonesia Pulau yang ada di wilayah Indonesia berjumlah lebih dari 17.500 pulau baik yang besar maupun yang kecil. Dengan banyaknya jumlah pulau menyebabkan Indonesia memiliki garis pantai yang panjang. Panjang garis pantai di Indonesia sejauh 81.000 km dan merupakan salah satu garis pantai yang terpanjang di dunia

Get Price

Mengenal Peta Baru Indonesia NET.Z

Perubahan juga terjadi di Selat Malaka, wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Pada peta baru, Pemerintah Indonesia mengklaim wilayah ZEE Indonesia yang lebih menjorok ke Semenanjung Malaya. Di selat Malaka juga ada penyederhanaan garis batas. Ini bermanfaat untuk memudahkan penegakan hukum dan pengawasan laut.

Get Price